Masalah Klaim Spratly dan Paracels Island (Laut China Selatan)

kepulauan Spratly dan Paracel adalah dua pulau tak berpenghuni yang terletak di dalam wilayah Laut Cina Selatan, yang sedang berada dalam sengketa wilayah yang melibatkan negara-negara sekitarnya, yaitu China, Taiwan, Malaysia, Filipina, Thailand dan Brunei. Kepentingan negara-negara yang berbeda termasuk mendapatkan wilayah di kedua kepulauan tsb ialah, eksploitasi minyak mentah dan gas alam di bawah Kepulauan Spratly, dan posisi strategis wilayah laut china selatan, wilayah perairan yang sangat besar dalam arti geopolitik di Asia. Wilayah laut china selatan adalah yang paling banyak digunakan pada urutan ke kedua di jalur laut di dunia, lebih dari 50% jalur perdagangan melewati Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Lebih dari 1,6 juta m³ (10 juta barel) minyak mentah per hari dikirimkan melalui Selat Malaka, di mana ada laporan berkala terkait pembajakan, tetapi jauh lebih jarang daripada ketika sebelum pertengahan abad ke-20.

Wilayah ini memiliki cadangan minyak terbukti sekitar 1,2 km³ (7,7 miliar barel), dengan perkiraan 4,5 km³ (28 miliar barel) secara total. Cadangan gas alam diperkirakan total sekitar 7.500 km³ (266 triliun kubik).

Ikan yang melimpah di kawasan ini adalah motivasi lain untuk mengklaim wilayah ini. Pada tahun 1988, Laut Cina Selatan diyakini telah menyumbang 8% dari hasil tangkapan ikan dunia, seringkali terjadi masalah di Filipina dengan kapal penangkap ikan asing (termasuk China) di Zona Ekonomi Eksklusif Filipina. China berpendapat bahwa nilai dalam penangkapan ikan dan pengeboran minyak dari laut telah meningkat menjadi satu triliun dolar

Seiring dengan klaim teritorial pulau, sengketa juga melibatkan wilayah perairan berbagai negara di kawasan ini. China menandai klaimnya mencakup sekitar tiga perempat dari total luas dari Laut Cina Selatan.

Pada tanggal 20 Juli 2011, RRC, Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam sepakat untuk membentuk seperangkat pedoman awal yang akan membantu menyelesaikan sengketa. perjanjian itu digambarkan oleh asisten menteri luar negeri RRC , Liu Zhenmin, sebagai “dokumen tonggak penting bagi kerjasama antar negara-negara China dan ASEAN”. Beberapa konsep awal mengakui aspek-aspek seperti “perlindungan lingkungan laut, penelitian ilmiah, keselamatan navigasi dan komunikasi, pencarian dan penyelamatan dan memberantas tindak pidana transnasional”, meskipun masalah pengeboran minyak dan gas alam masih belum terpecahkan.

China dan Amerika Serikat sedang dalam perselisihan aterkait kebijakan AS terhadap kapal militer dan pesawat yang beroperasi di Laut Cina Selatan. Ketidaksepakatan ini diperparah oleh fakta bahwa AS bukan anggota dari Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Namun demikian, AS telah mengklaim bahwa “kegiatan untuk kedamaian dan kegiatan militer lainnya tanpa izin ketika masih di Zona Ekonomi Eksklusif suatu negara (ZEE),” diperbolehkan di bawah konvensi.

Selain itu, akses Laut Cina Selatan termasuk dalam kepentingan ekonomi dan geopolitik AS, Meskipun AS sendiri bukan merupakan pihak yang bersengketa. Mengingat keinginan AS untuk mempertahankan posisinya sebagai kekuatan di Asia-Pasifik, dan mengalah pada tekanan China merupakan posisi yang tidak diinginkan.

Image from Wikimedia Commons

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • 154,100 Sentuhan
free counters
%d blogger menyukai ini: