Unsur-Unsur Tata Kepemerintahan Global (Global Governance)

Global governance tidak identik dengan global government. Yang membedakannya adalah bahwa global governance merupakan keseluruhan dari aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kepemerintahan (governance), aturan-aturan, dan mekanisme-mekanisme, serta formal dan informal yang muncul pada berbagi tingkat di dunia kontemporer.

Unsur-unsurnya meliputi international law, norms (soft law), intergovernmental organizations, nongovernmental organizations, international regimes, ad hoc arrangements, global conferences, dan private governance (Karns, 2004:4). Namun, dalam tulisan ini hanya memuat empat unsur-unsur saja seperti diuraikan di bawah ini.

Istilah ‘global governance’ sebenarnya masih memiliki definisi yang belum jelas termasuk mengenai scope meskipun istilah ini sudah banyak digunakan di kalangan akademik dan studi kebijakan. Rujukannya adalah terhadap lembaga internasional resmi, norma-norma dan ide-ide internasional, bisnis internasional, dan juga kejahatan internasional. Dapat dikatakan bahwa terminologi ini mencakup segala hal.

Pendefinisian global governance diletakkan pada konsepsi yang luas sebagai konsep yang dapat dipahami dalam konteks negara-bangsa berupa: ‘global governance adalah pemerintahan tanpa adanya hak kewenangan atas kedaulatan yang hubungannya melewati batas-batas nasional. Jadi, global governance seolah-olah dipahami sebagai bentuk fungsi-fungsi internasional atas apa yang dikerjakan negara-negara secara nasional.

Dengan demikian, konsep ‘governance’ (kepemerintahan) memiliki makna yang lebih luas daripada ‘government’ (pemerintahan). The Commission on Global Governance (1995) mendefinisikan ‘governance’ sebagai keseluruhan dari cara-cara individu dan lembaga, publik dan swasta, dalam mengatur urusan-urusan umumnya.

Hal itu merupakan proses lanjutan melalui kepentingan-kepentingan yang berbeda dan bertolak belakang agar terfasilitasi dan dapat ditempuhnya tindakan kerjasama (Karns, 2004:4). Namun, pada kenyataannya istilah ini seringkali digunakan pada situasi tanpa adanya pemerintahan atau tanpa adanya pemerintahan secara penuh dan dapat dipercaya.

Global governance berarti membahas mengenai PBB, WTO, IMF, ILO, BIS , G20, konvensi Jenewa dan konvensi-konvensi internasional lainnya, Uni Eropa, dan lain-lain. Negara-negara tidak lagi menjadi aktor utama dalam konteks global governance.

Lembaga Swadaya Masyarakat (Non-Governmental Organizations/ NGO/ INGOs)

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) merupakan organisasi sukarela yang dibentuk oleh kalangan swasta yang anggota-anggotanya adalah individu-individu atau perhimpunan-perhimpunan yang bergabung untuk mencapai tujuan-tujuan bersama (Karns, 2004:10).

Sebagian besar LSM bersifat non-profit, namun ada juga yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial. Pada saat ini, ruang lingkup LSM meliputi semua tingkat kemasyarakatan dan kepemerintahan, mulai dari komunitas lokal atau komunitas akar rumput hingga tingkat politik nasional dan internasional. Keanggotaan dan fungsi-fungsi LSM internasional sama halnya dengan keanggotaan dan fungsi-fungsi organisasi internasional (IGOs).

LSM, seperti halnya juga organisasi internasional (IGOs), yang mengalami perkembangan pada tahun 1990-an telah menjadi faktor utama yang menyebabkan keterlibatan organisasi-organisasi ini pada semua tingkat mulai dari tingkat lokal hingga tingkat global.

Namun, tidak seperti halnya organisasi internasional (IGOs), LSM tidak memiliki status pendirian yang sah atau personalitas yang dimuat dalam hukum internasional. Itulah sebabnya PBB memiliki kesulitan untuk mengikutsertakan LSM internasional dalam fungsi-fungsinya.

Menurut Yearbook of International Organizations, terdapat lebih dari 6.500 LSM yang memiliki keanggotaan dan wilayah operasi di sejumlah negara. Misalnya, Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah, Oxfam, CARE, Dokter Lintas Batas, WWF, Transparansi Internasional, Human Rights Watch, Amnesti Internasional, dan Save the Children.

LSM dan organisasi internasional (IGOs) memiliki kesamaan dalam hal fungsi kepemerintahan, yakni: membuat dan menggerakkan jaringan global, memperoleh informasi pada kondisi-kondisi lokal, dan melakukan tekanan di dalam suatu negara dan tekanan transnasional. Dengan demikian, informasi dan keahlian teknis dalam berbagai persoalan internasional dapat diperoleh.

Selama tahun 1970-an para aktivis LSM internasional mendorong masyarakat dunia untuk “berpikir global dan bertindak lokal”. Para aktivis yang berasal dari Utara dan Selatan bergabung untuk melobi pemerintah-pemerintah dan lembaga-lembaga internasional untuk memberikan prioritas yang lebih besar terhadap kaum miskin dan kaum terpinggirkan di dunia.

NGOs mampu memiliki pengaruh positif terhadap lembaga-lembaga formal dunia, misalnya Bank Dunia. Sebagai respon akan usaha persuasif yang bertentangan dengan kebijakannya sendiri, Bank Dunia mulai menggapai keluar atas kritik-kritik NGOs yang semakin memiliki peran yang besar dalam proyek-proyek yang didanai dari Bank Dunia tersebut.

Perubahan dalam kinerja Bank Dunia lainnya termasuk dalam penunjukan petugas penghubung NGOs di sebagian besar kantor-kantor Bank Dunia dan adanya pengakuan yang lebih atas kepentingan dan masukan dari NGOs untuk meningkatkan kinerja Bank Dunia. NGOs juga menjaga supaya Bank Dunia tetap pada pertanggungjawabannya atas prosedur-prosedur dan kebijakan-kebijakannya sendiri. Contohnya, saran dari NGOs kepada Bank Dunia untuk membatalkan keputusan membiayai proyek pembangkit tenaga listrik di Nepal.

NGOs telah memberikan tekanan bagi semua badan-badan PBB dan pemerintah negara-negara untuk menindaklanjuti tujuan-tujuan dan komitmen-komitmen dari konferensi-konferensi global.

Terhadap Protokol Kyoto, NGOs telah mendorong adanya kesepakatan yang akan menghasilkan dampak penting bagi emisi gas rumah kaca global ketimbang mendukung pendapat-pendapat yang menekankan perlunya perubahan penggunaan produk-produk kosmetika. Pada pertemuan Kyoto NGOs telah mendesak pemerintah-pemerintah negara-negara dan badan-badan multilateral untuk menghasilkan suatu deklarasi yang membentuk dasar-dasar bagi NGOs untuk terus melakukan persuasi dan advokasi atas perubahan iklim.

Deklarasi yang demikian juga telah diajukan oleh sekelompok NGOs dari Eropa Timur dan Eropa Tengah. Friends of Earth dan WWF telah aktif meningkatkan kewaspadaan mengenai bagaimana perhatian sektor-sektor swasta tampak mendominasi diskusi bagaimana protokol itu dilaksanakan. Mereka juga semakin prihatin bahwa hasil akhir diskusi mengenai protokol itu tidak akan menghasilkan dampak yang berarti bagi upaya mengatasi emisi gas rumah kaca (greenhouse effect).

Rejim Internasional

Menurut Stephen D. Krasner, rejim internasional didefinisikan sebagai prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan di mana harapan-harapan aktornya terpusat pada suatu bidang persoalan yang diberikan.

Pemindahan kekuasaan yang menghasilkan pemerintahan rejim dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan signifikansinya dapat beragam pada berbagai tingkat. Tipe rejim internasional terdiri dari empat tipe yaitu:
Norma-norma internasional otoritatif, yaitu yang mewajibkan standar-standar internasional yang diterima secara umum oleh negara-negaranya.
Standar internasional dengan pengecualian yang ditentukan sendiri oleh negara itu untuk tidak ikut ambil bagian dalam suatu perjanjian tertentu.
Garis pedoman internasional yaitu standar internasional yang tidak terikat walaupun secara luas dipercayakan kepada negara. Garis pedoman yang dimaksud jangkauannya mulai dari aturan-aturan yang kuat, eksplisit, dan rinci untuk mengaburkan aspirasi-aspirasi kolektif.
Standar nasional yang ditandai dengan ketiadaan norma-norma internasional yang substantif.

Konsep rejim internasional ini dimaksudkan untuk dapat memahami kepemerintahan yang menyangkut isu-isu seperti pengembangan senjata nuklir, perburuan ikan paus, polusi udara lintas batas Eropa, bantuan bahan pangan, perdagangan, telekomunikasi, dan transportasi di mana prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan, dan prosedur pembuatan keputusan saling berhubungan satu dengan yang lain. Karakteristik utama dari rejim internasional adalah hubungannya dengan bidang isu tertentu dan hubungan di antara unsur-unsur utamanya (Karns, 2004:12).

Rejim internasional yang mengatur mengenai persoalan moneter, perdagangan, dan investasi mengalami perubahan seiring waktu yang merefleksikan tantangan dari tiga periode dalam tiga subsistem yang berbeda, yaitu Utara-Utara, Utara-Selatan, dan Timur-Barat. Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat menciptakan rejim ekonomi internasional yang berfokus pada negara-negara kapitalis maju lainnya

1. Hukum Internasional

Sumber hukum internasional terdiri dari lima hal, yaitu: perjanjian-perjanjian atau konferensi-konferensi, kebiasaan-kebiasaan umum, karya-karya tulis para cendekiawan yang diakui, keputusan-keputusan pengadilan, dan prinsip-prinsip hukum umum (Karns, 2004:5).

Contoh hukum-hukum internasional antara lain Statuta Pengadilan Internasional, Konvensi Vienna, Konvensi Jenewa, konvensi lingkungan untuk lapisan ozon, konvensi perubahan iklim, konvensi perlindungan terhadap ikan paus dari perburuan, konvensi hukum laut, hukum HAM, hukum perdagangan, perjanjian pembatasan senjata, dan hukum mengenai hak kekayaan intelektual.

Hukum internasional memiliki keterbatasan hanya berlaku untuk negara-negara, namun tidak untuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam konteks kekinian, perjanjian-perjanjian multilateral tidak dapat digunakan secara langsung untuk mengikat invidividu, perusahaan-perusahaan multinasional, lembaga-lembaga swadaya masyarakat (NGO), kelompok-kelompok paramiliter, teroris, ataupun penjahat-penjahat internasional. Sebagai catatan, hal ini justru berlaku di dalam organisasi Uni Eropa.

Hukum internasional belum memiliki mekanisme penerapan tertentu agar dapat diberlakukan di semua negara. Perjanjian-perjanjian dalam PBB dan Uni Eropa sendiri masih menggunakan sanksi sebagai mekanisme penerapan. Selain itu, negara-negara cenderung memiliki kepentingan sendiri dalam membuat keputusan-keputusan menyangkut apakah menerima atau tidak terhadap aturan-aturan internasional.

Sebagaimana diungkapkan oleh Abram Chayes dan Antonia Chayes (1995) bahwa adanya efisiensi, kepentingan, dan norma adalah faktor-faktor kunci bagi kepatuhan terhadap hukum, dan sebaliknya, kurangnya kecakapan atau kerancuan perjanjian merupakan sumber-sumber utama ketidakpatuhan terhadap hukum.

Organisasi Internasional (Intergovernmental Organizations/ IGOs)

Suatu organisasi disebut sebagai organisasi internasional apabila terdiri dari sedikitnya tiga negara, memiliki aktivitas-aktivitas di sejumlah negara, dan anggota-anggota organisasi itu menjaga kesatuan melalui suatu perjanjian tingkat antarpemerintah yang resmi (Karns, 2004:7).

Yearbook of International Organizations (2003/2004) mengidentifikasikan bahwa terdapat 238 organisasi internasional (IGOs) yang meliputi: NAFTA, UPU, OAS, OPEC, Bank Dunia, hingga PBB. Sebagian besar organisasi internasional merupakan organisasi regional, terutama di kawasan Eropa yang telah banyak didirikan sejak Perang Dunia II. IGOs yang pertama kali dibentuk di dunia adalah International Telegraphic Union and the Universal Postal Union.

Beberapa perbedaan di antara organisasi-organisasi internasional itu mencakup fungsinya, keanggotannya, ruang lingkup persoalannya, aturan-aturannya, jumlah sumber-sumber daya yang tersedia, dan tingkat birokratisasinya.

Kenneth Abbott dan Duncan Snidal (1998) menjelaskan sebab-sebab berorganisasinya negara-negara, yakni:

1. Karena adanya penyatuan aktivitas-aktivitas bersama yang menghasilkan efisiensi kegiatan bersama sehingga organisasi lebih memiliki kemampuan untuk mempengaruhi terhadap isu-isu yang terjadi.

2. Untuk merundingkan dan melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang merefleksikan kepentingan masing-masing negara dan juga kepentingan bersama.

3. Untuk berpartisipasi menyediakan mekanisme penyelesaian konflik.

4. Untuk memperoleh manfaat dari penyelesaian tugas-tugas secara bersama-sama.

5. Untuk berpartisipasi membentuk perdebatan internasional atas isu-isu penting dan membentuk norma-norma atau sikap-sikap kritis.

(Karns, 2004:8-9)

Organisasi-organisasi internasional tidak saja menciptakan kesempatan-kesempatan bagi negara-negara anggotanya, tetapi juga menggunakan pengaruhnya dan menerapkan batasan-batasan terhadap kebijakan-kebijakan dan cara-cara negara-negara anggotanya. Pengaruh-pengaruh dalam bentuk pembatasan organisasi internasional terhadap negara-negara anggotanya itu antara lain:

a. Melalui agenda-agenda nasional dan pemaksaan bagi negara-negara anggota untuk ikut serta menyelesaikan persoalan-persoalan.

b. Perilaku setiap negara anggota diawasi melalui penyebaran informasi.

c. Mendorong pembuatan keputusan khusus dan proses penerapannya.

d. Keharusan bagi negara-negara anggota untuk memparalelkan kebijakan-kebijakan terhadap prinsip-prinsip, norma-norma, dan aturan perilaku yang ditetapkan oleh organisasi internasional.

Sementara, keterbatasan organisasi internasional adalah dalam hal kemampuan untuk mewajibkan keputusan-keputusan (kecuali Uni Eropa). Faktanya, efektivitas tindakan organisasi internasional hanyalah bersifat rekomendasi karena seluruhnya tergantung pada komitmen negara-negara anggota untuk mematuhi atau tidak mematuhi keputusan-keputusan organisasi internasional.

Beberapa faktor pendorong terbentuknya organisasi internasional ini antara lain karena terjadinya Perang Dunia I dan Perang Dunia II, pembangunan ekonomi, inovasi teknologi, dan berkembangnya sistem negara (terutama akibat dekolonisasi pada 1950-an dan 1960-an). Faktor-faktor tersebut menyebabkan semakin banyaknya organisasi internasional yang didirikan. Bahkan ada organisasi internasional yang membentuk organisasi internasional baru yang lain.

Sebagai salah satu aktor pembentuk kepemerintahan global (global governance), organisasi internasional memiliki peran untuk melibatkan negara-negara untuk melakukan tindakan, mengkoordinasikan upaya-upaya dari kelompok-kelompok yang berbeda, menyediakan kemampuan diplomatis untuk menjamin kesepakatan-kesepakatan, dan memastikan berjalannya program-program.

Dalam hal ini, yang memiliki peran signifikan dimaksud adalah para pejabat resmi organisasi internasional bersangkutan. Misalnya, sekretaris jenderal PBB dan wakilnya, direktur umum WHO, direktur umum WTO, presiden Bank Dunia, direktur eksekutif IMF, presiden Uni Eropa, dan lain-lain.

Sumber:

Karns, Margaret P. and Mingst, Karen A. 2004. International Organizations: the Politics and Processes of Global Governance. London: Lynne Rienner

http://protuslanx.wordpress.com/2010/10/25/unsur-unsur-tata-pemerintahan-global-global-governance/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • 154,100 Sentuhan
free counters
%d blogger menyukai ini: