Komunitarian dan Kosmopolitan

Ketika melihat teori normatif politik, perbedaan utama teori tersebut adalah antara kosmopolitanisme dan komunitarianisme. Istilah komunitas tersebut merujuk kepada masyarakat politik, atau untuk lebih spesifik, negara. Penting untuk dicatat bahwa komunitas politik telah didefinisikan secara teritorial, dan tidak selalu oleh budaya, meskipun hal ini diambil untuk diberikan kepada komunitarianisme. Kaum komunitarian mengatakan bahwa setiap masyarakat berbeda, dan oleh karena itu harus bertindak sesuai dengan satu sama lain. Dengan kata lain, otonomi negara harus mutlak, hukum dan standar moral harus berdiri sendiri ditentukan oleh masyarakat itu sendiri saja. Selain itu, masyarakat harus memiliki kewajiban untuk komunitas politik lain atau apapun hukum internasional.

Jika suatu negara melanggar hak-hak individu atau kemanusiaan, maka intervensi adalah jalan yang tepat

Komunitarianisme juga percaya bahwa komunitas dibutuhkan untuk menyeimbangkan kekuatan sentripetal dan sentrifugal yang terkandung didalam masyarakat. Kekuatan sentrifugal seperti individualisasi, ekspresi pribadi dan kebebasan kelompok dapat merusak kohesi sosial dan secara ekstrem dapat menghasilkan anarki sosial. Kekuatan sentripetal seperti pelayanan nasional, hukum, mobilisasi ikatan sosial dan pengaturan konsep-konsep normatif mungkin akan menjadi kebersamaan yang berlebihan. Oleh karena itu, komunitas perlu memelihara kekuatan-kekuatan ini secara seimbang agar tidak terjatuh ke dalam anarki sosial atau kolektivisme (Kalidjernih, 2007)

sementara kosmopolitan merupakan gagasan mencari hak dan kewajiban universal yang mengikat semua orang-orang secara bersama-sama di dalam dunia yang adil dan sejahtera. Konsepsi pertama kewarganegaraan kosmopolitan menekankan akan kebutuhan rasa saling memiliki tidak hanya sebatas nasional saja, tanggung jawab pribadi terhadap lingkungan dan tindakan untuk menciptakan lebih banyak wujud-wujud warganegara dunia dari masyarakat politis. Sebagai Konsepsi yang kedua berkaitan dengan pengembangan suatu sistim hak azasi manusia yang universal. Adanya kepercayaan bahwa umat manusia secara berangsur-angsur akan semakin dekat dengan kewarganegaraan dunia melalui suatu evolusi hukum kosmopolitan yang melindungi hak-hak. para kosmopolitan mengatakan bahwa harus ada standar moral universal yang menimpa semua negara (atau masyarakat) dan harus dipatuhi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • 154,345 Sentuhan
free counters
%d blogger menyukai ini: