Ekonomi Politik Perbatasan

Memulai tahun 2011 sudah selayaknya dipenuhi harapan baru. Politik luar negeri Indonesia pun harus semakin diwujudkan dengan memberikan manfaat konkret bagi rakyat.

Tak terkecuali rakyat di daerah perbatasan sebagai halaman terdepan dari kedaulatan suatu negara. Selain itu,kondisi daerah perbatasan juga mencerminkan seberapa serius sebuah negara mengurus bangsanya. Daerah perbatasan memiliki setidaknya dua makna strategis yang tak kalah penting dengan daerah lainnya. Pertama, daerah perbatasan merupakan halaman depan kedaulatan Indonesia. Layaknya halaman muka tentu perlu berhias lebih cantik.Semua tamu yang datang akan melihat halaman muka terlebih dahulu apakah tertata rapi ataukah carut-marut tak terurus. Bila tamu itu calon investor mereka akan menilai seberapa molek daerah tujuan investasi itu.

Menarikkah untuk didatangi,siapkah daerah tersebut dengan aturan dan infrastruktur penunjang investasi. Bila salah urus,daerah perbatasan akan jadi sasaran empuk para pelintas batas ilegal,pelaku tindakan kriminal hingga kemungkinan infiltrasi kekuatan asing. Kedua, daerah perbatasan sebagai peluang kerja sama antarnegara. Sebagai daerah perbatasan yang merupakan pulau terdepan, secara geografis berdekatan dengan perbatasan negara lain. Kerja sama ekonomi pertumbuhan yang melibatkan negara-negara yang berbatasan langsung dapat dilakukan.

Misalnya, kerja sama ekonomi segitiga pertumbuhan antara Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) dan Indonesia-Malaysia-Singapura Growth Triangle (IMS-GT). Kerja sama ekonomi subregional yang telah berlangsung sejak 1990-an ini perlu terus ditingkatkan. Terutama dengan diratifikasinya ASEAN Charter yang memuat komitmen pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2015.Kerja sama ini bisa menjadi pilar konkret terwujudnya MEA 2015.

Tantangan

Tantangan mewujudkan daerah perbatasan datang dari dalam (internal) maupun luar (eksternal). Pertama, faktor eksternal berupa kerja sama negara yang berbatasan langsung terutama dalam penegakan hukum para pelanggar perbatasan. Sudah bukan menjadi rahasia lagi, pemerintah negara yang berbatasan seringkali membiarkan tindakan pembalakan liar (illegal logging), penangkapan ikan liar (illegal fishing), penyelundupan manusia (human trafficking/ smuggling), dan aktivitas ilegal lainnya. Aktivitas ilegal ini memang tidak berdiri sendiri.

Tetapi sebagai negara penerima,negara yang bertetangga harus berkomitmen melakukan langkah pencegahan dan penghukuman bagi pelaku. Mereka juga harus mengusahakan rehabilitasi bagi para korban. Dengan demikian, suplai dari negara pengirim dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Kata kunci yang dibutuhkan menyelesaikan masalah ini adalah konsistensi dan kerja sama antara negara pengirim dan penerima.Kedua negara harus konsisten dalam menerapkan aturan-aturan hukum internasional, regional, maupun bilateral yang telah disepakati. Kerja sama dibutuhkan agar penerapan aturan tersebut dapat efektif diberlakukan khususnya bila ada yang melanggar.

Tantangan kedua berasal dari faktor internal yang beragam dan lebih kompleks.Persoalan politik lokal dikombinasikan dengan otonomi daerah yang memberikan kekuasaan lebih kepada daerah merupakan satu faktor terpenting. Dengan sumber daya manusia yang secara umum masih terbatas, terkadang perencanaan,pelaksanaan hingga pengawasan dan evaluasi program-program pembangunan kurang tepat sasaran. Pengelolaan otonomi daerah yang tidak tepat seringkali menyebabkan perilaku korupsi yang terdesentralisasi pula.Tak jarang korupsi dilakukan secara lebih terbuka bahkan berjamaah.Mungkin tidak semua penyebabnya ada pada daerah tersebut, tetapi oleh aturan pemerintah pusat yang tidak tepat atau seringnya aturan tersebut berubah-ubah.

Pemahaman aparat daerah baik eksekutif maupun legislatif terhadap aturanaturan tersebut bisa jadi sumber masalah juga. Faktor internal lain adalah persoalan cara berpikir (mindset) warga daerah perbatasan. Sebagian daerah perbatasan yang memiliki kekayaan alam melimpah,warganya terbuai dengan budaya instan, yakni keinginan mendapatkan sesuatu secara cepat tanpa melalui proses yang kadang membutuhkan waktu panjang dan berliku. Mereka kadang kala tidak mau berpikir panjang dan lebih strategis untuk kepentingan kemajuan daerahnya. Ada kecenderungan berlaku sinis dan pesimis ketika berhadapan dengan tantangan yang sebenarnya bisa dipecahkan bila mereka berpikir lebih tenang dan jernih.

Ambil contoh sebuah daerah perbatasan paling utara Indonesia. Mereka selalu merasa kurang beruntung padahal memiliki APBD yang sangat kaya untuk ukuran sebuah kabupaten bahkan provinsi sekalipun. Dengan kekayaan alam yang melimpah dan potensi wisatanya yang indah, kesemuanya itu sudah merupakan anugerah yang given yang tidak dimiliki daerah perbatasan lain. Mereka hanya tinggal mengolahnya. Semakin miris melihatnya apabila dibandingkan dengan daerah perbatasan lain yang tandus,tidak memiliki potensi alam yang cukup hingga APBD yang minim.Mereka jelas lebih beruntung dari sisi uang maupun potensi alam,bahkan bila dilihat dari sisi mana pun.

Badan Pengelola Perbatasan

Beberapa tantangan tersebut tidak hanya merefleksikan dimensi politik, hankam, dan ekonomi. Dimensi sosio-kultural masyarakat memegang peranan tak kalah penting. Karena itu, masa depan daerah perbatasan perlu diselesaikan secara komprehensif. Di sinilah arti strategis badan pengelola perbatasan berperan. Tidak sekadar menjadi sebuah badan nasional yang berisi para pejabat struktural lintas departemen yang cenderung menjadi birokrasi tambun,namun harusnya menjadi institusi inovatif yang memecahkan kebekuan yang selama ini terjadi.

Yang dibutuhkan adalah pelibatan sebanyak mungkin pemangku kepentingan, baik itu masyarakat lokal,kalangan akademisi,maupunmasyarakatsipildidalamnya. Ia juga harus mampu membuat inovasi kebijakan dan pelaksanaan. Dengan demikian, perspektif yang mendasari pengelolaan perbatasan adalah perpaduan antara kepentingan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat setempat. Tahun 2011 ini Indonesia memegang posisi ketua ASEAN. Indonesia memiliki posisi strategis menentukan arah dan agenda ASEAN demi kepentingan nasional yang definitif dan konkret.

Masa depan perbatasan tentu satu agenda penting yang harus dikedepankan. Apabila persoalan-persoalan elementer seperti ini tidak dapat dipecahkan, masa depan daerah perbatasan sebagai halaman terdepan negeri ini akan tinggal impian penuh ilusi.(*)

Tirta N Mursitama
Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia

Dimuat pada Harian Seputar Indonesia
Friday, 14 January 2011

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • 154,100 Sentuhan
free counters
%d blogger menyukai ini: