MENDAMAIKAN DUA PARADIGMA POLITIK LUAR NEGERI

MENDAMAIKAN DUA PARADIGMA POLITIK LUAR NEGERI

Oleh:

JULIUS SUMANT

Jurnalis, Produser Mata Najwa di Metro TV

juliussumant@gmail.com

Insiden penangkapan tiga anggota patroli pengawas perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Polisi Diraja Malaysia 13 Agustus lalu berbuntut panjang. Dalam rapat dengar pendapat pertama antara Menteri Luar Negeri dengan Komisi I DPR, muncul desakan agar pemerintah berani lebih tegas bertindak selain sekedar menyampaikan nota protes diplomatik. Wakil rakyat mendesak pemerintah menuntut Malaysia meminta maaf, dan kalau Kuala Lumpur menolak, perlu segera menarik dan memulangkan duta besar masing-masing.

Menjawab desakan itu, Menlu Marty Natalegawa menjelaskan penarikan duta besar hanya akan mengakibatkan keadaan semakin buruk, sementara ada banyak kepentingan Indonesia di Malaysia yang harus diselamatkan.

Sentimen negatif anggota Komisi dan juga kegemasan sebagian warga masyarakat menyaksikan harga diri bangsa mereka diinjak rupanya tak sejalan dengan diplomasi positif yang diadopsi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan Seribu Kawan Nol Musuh digugat hebat dan dipertanyakan manfaatnya. Lantas mengemuka pertanyaan besar, bagaimana mungkin pembuat kebijakan luar negeri berseberangan sikap dengan aspirasi masyarakat terkait arogansi Malaysia itu?

Rivalitas Dua Paradigma

Ketidaksinkronan pandangan itu terbaca kuat sebagai bentuk rivalitas dua paradigma paling dominan dalam politik internasional. Pertama, pandangan realis yang diwakili oleh sentimen negatif di parlemen dan warga masyarakat. Pandangan realis ini bertumpu pada asumsi bahwa negara adalah agen politik paling kecil dalam politik internasional yang bertindak sangat rasional (Michael Mastanduno, International Order and the Future of World Politics). Pandangan ini juga menganggap kekuatan militer sebagai instrumen politik yang efektif dalam politik internasional. Ada semacam hirarki isu yang menempatkan isu high politics seperti kedaulatan dan pertahanan negara jauh lebih tinggi derajadnya ketimbang isu low politics di bidang ekonomi atau budaya. Bagi penganut paradigma ini, politiklah sang panglima.

Di kutub yang lain, ada pandangan liberal yang menganggap negara bukan lagi unit politik tunggal dalam panggung politik internasional. Negara tidak lagi sentral sebagai aktor politik internasional karena ada beragam kelompok transnasional dan birokrasi yang ikut mempengaruhi kebijakan luar negeri (Robert Keohane & Joseph S Nye, Conflict After the Cold War). Dengan demikian, kebijakan luar negeri merupakan hasil dari mesin kebijakan yang multi kanal. Konsekuensinya, tidak ada lagi hirarki isu politik tinggi dan politik rendah. Kekuatan militer tetaplah penting tetapi bukan lagi kepentingan nasional yang paling dominan. Kalaupun ada, postur militer yang dibangun lebih untuk proyeksi politik yang lebih global dan tidak akan ditujukan terhadap negara serumpun.

Pandangan liberal ini tercermin pada sikap Kementerian Luar Negeri yang menutup kemungkinan penarikan duta besar atau penurunan status diplomatik seperti yang didesak oleh Komisi I DPR. Ada sikap bulat tidak membuka peluang ‘konfrontasi terbuka’ sekecil apapun dengan negeri jiran. Quo vadis Kemenlu dan Pemerintahan SBY tampak nyata dengan hanya membatasi sikap sebatas nota protes. Mengadopsi kebijakan ‘keras’ hanya akan merugikan kepentingan nasional, baik potensi ekonomi maupun jejaring interdependensi global yang sudah terbentuk. Padahal, selain dosis paling ekstrem berupa perang fisik (dan ini sebetulnya sangat tidak mungkin tapi sering disalahartikan), masih ada dosis tindakan diplomatik yang bisa menjadi jalan tengah. Tidak selembek nota protes, tapi juga tidak seburuk perang fisik. Inilah esensi diplomasi, sebuah seni bernegoasi untuk sebuah tujuan politik tertentu yang akan lebih maksimal jika menggabungkan kekuatan soft power dan kekuatan hard power.

Harmony among realists

Timbul pertanyaan, kalaupun sejak lama dua paradigma hubungan internasional ini hadir, bagaimana menjelaskan jeda panjang hubungan Indonesia-Malaysia yang harmonis selama kekuasaan Orde Baru, dan sebaliknya, konflik serumpun yang makin sering mengemuka setelah masa itu?

Tak pelak, Indonesia di bawah Suharto mampu menciptakan ‘harmony among realists’ dengan Malaysia yang lama dipimpin oleh Mahathir Muhammad. Saat itu, Suharto seperti halnya Mahathir memegang kendali penuh atas negara dan perangkatnya. Suharto adalah satu-satunya representasi rasionalitas politik luar negeri Indonesia. Mahathir punya peran serupa untuk Malaysia. Ada pengakuan eksplisit bahwa Indonesia yang terpersonifikasi dalam diri Presiden Suharto dituakan oleh para pemimpin negeri jiran. Hubungan ini menjadi sebuah rujukan bagi terciptanya stabilitas politik di kawasan.

Kebijakan berparadigma sangat realis (disebut juga sebagai realis baru) tercermin saat negara-negara Asia Tenggara berhimpun di bawah ASEAN lewat Deklarasi Bangkok pada Agustus 1967. Situasi Perang Dingin antara blok Barat dan blok Komunis mengharuskan negara-negara Asia Tenggara yang sebetulnya beraneka ragam secara politik bersatu untuk mewujudkan stabilitas keamanan di kawasan. Harmoni para realis ini terbukti mampu meredam potensi konflik yang mungkin timbul dari persoalan perbatasan terutama di sekitar Laut Cina Selatan.

Pergeseran Struktur Realisme

Sayangnya, bandul realisme politik di Asia Tenggara sedikit demi sedikit bergeser sepeninggal para pemimpin senior mereka. Struktur politik di negara-negara ASEAN makin terdesentralisasi seiring iklim politik yang semakin terbuka. Sejak itu, kebijakan politik luar negeri tidak lagi secara hitam putih dimonopoli oleh agensi bernama negara. Lebih dari itu, keterbukaan juga memberi ruang sangat lebar kepada kelompok politik, kelompok kepentingan dan kelompok penekan dalam formulasi kebijakan. Alhasil, politik luar negeri sebuah negara menjadi tampak anarki satu sama lain.

Secara natural, politik internasional tetap bergerak dalam realisme hubungan antar negara, namun di sisi lain secara politik nasional mengalami disharmoni kepentingan. Dengan kata lain, secara internal negara menjadi sebuah multi kanal kepentingan. Maka menjadi masuk akal jika kemudian Kementerian Luar Negeri dan juga Pemerintahan SBY mengambil jalan penyelesaian yang terkesan tidak bulat menyangkut arogansi Malaysia dengan alasan ada kepentingan devisa dan investasi yang perlu diselamatkan. Nature politik luar negeri semacam ini akhirnya berpadu dengan ketidaktegasan Pemerintah sendiri yang cenderung ‘main aman’ dengan kebijakannya yang mengakomodasi politik ‘Seribu Kawan Nol Musuh’. Kebijakan politik ini bahkan tak jelas orientasinya jika dibandingkan dengan politik Bebas Aktif-nya Pak Harto, apalagi fondasi politik luar negeri RI yang diletakkan Bung Hatta lewat pidatonya ‘Mendayung di Antara Dua Karang’ tahun 1948.

Bung Hatta mendayung di antara dua blok karang , komunisme dan Barat, di saat Republik tengah menghadapi dua agresi militer Belanda. Orientasinya jelas: kedaulatan penuh Indonesia. Sikap RI yang anti-komunis sengaja diadopsi dengan tujuan menarik AS dan Barat agar mendukung perjuangan Indonesia dan pada saat bersamaan menekan banalitas Belanda agar mau duduk di Konferensi Meja Bundar. Hasilnya pun jelas: pengakuan Belanda atas seluruh wilayah Republik (Indonesia Serikat) kecuali Papua tahun 1949. Lewat diplomasi yang lincah pula, Sukarno bisa menekan Presiden AS John F Kennedy untuk membarter Allen Pope (pilot CIA yang ditembak jatuh karena membantu pemberontak Permesta di Maluku) dengan 10 unit Hercules C-130. Alhasil, TNI AU menjadi angkatan udara pertama di dunia yang mengoperasikan pesawat angkut raksasa itu di luar AS.

Pak Harto juga punya orientasi politik luar negeri yang sangat jelas dan terukur. Karena mewarisi keadaan ekonomi yang parah, maka sasaran politik luar negeri Bebas Aktif diterjemahkan sebagai bantuan dan dana hutang untuk pembangunan. Menjelang Perang Dingin usai, Pak Harto menggalang solidaritas negara Dunia Ketiga lewat Gerakan Non-Blok dan OKI. Tujuannya jelas: mengantisipasi konstelasi politik internasional sedang bergerak ke arah polarisasi Utara (negara maju) VS Selatan (negara berkembang dan kurang berkembang) yang bukan tidak mungkin akan mengganggu perekonomian nasional di masa mendatang. Pak Harto juga membuka kembali hubungan diplomatik dengan Cina yang tengah bergerak menjadi kekuatan global baru dan berani membubarkan gabungan negara donor IGGI (diketuai Belanda) karena dianggap terlalu mengintervensi. Pernah pula di tahuun 1990-an Pak Harto menarik pulang Duta Besarnya untuk Filipina dan Australia karena merasa dilecehkan yang tentu menjadi sinyal ‘merah’ untuk Manila maupun Canberra.

Sintesa Dua Paradigma

Dua pandangan ekstrem, paradigm realis dan liberal, mau tidak mau harus didamaikan karena kecenderungannya untuk saling meniadakan. Dengan iklim politik yang demikian terbuka saat ini, tidaklah mungkin negara menjadi satu-satunya aktor tunggal dalam politik internasional. Sebaliknya, juga menjadi naïf seandainya beragam kepentingan menggusur kedaulatan yang nyatanya berdiri di atas bangunan negara-bangsa.

Ada baiknya Pemerintah perlu meniru Cina dalam berdiplomasi soal Taiwan. Selain mengandalkan perundingan diplomatik, Beijing juga dengan taktis memainkan hard power demi cita-cita Cina Raya. Diplomasi pamer senjata selalu dibarengi diplomasi di balik meja. Maka dengan gamblang, kita menyaksikan negeri Tirai Bambu itu tampil sebagai sebuah negara adidaya baru yang mampu mengimbangi pengaruh AS.

Mencontoh Cina, unjuk kekuatan militer atau kebijakan luar negeri yang jauh lebih keras seperti penarikan duta besar menjadi hal yang wajar dalam hubungan internasional. Perang fisik harus dihindari dan rasanya memang tidak mungkin, namun pemerintah harus bersikap lebih tegas terhadap arogansi Malaysia karena itu juga akan menyumbang pada upaya kapitalisasi banyak kepentingan nasional kita.

Antara diplomasi dan perang fisik jelas ada beda dan berbatas. Diplomasi tidak sama dengan perang fisik. Militer memang instrumen perang, tapi juga bisa dipakai untuk instrumen diplomasi luar negeri. Inilah yang disebut ‘detterence theory’, penggentar sekaligus penggertak yang membuat negeri lain akan berpikir dua kali, apalagi dalam situasi yang terus berulang dengan Malaysia. Salah besar kalau diplomasi cuma urusan di balik meja para diplomat dengan sepatu mengkilat. Jadi, kita butuh sikap yang lebih tegas dari para decision makers negeri ini.

Ahli strategi Von Clausewitz pernah beradagium, “War is continuation of political relations by other means”. Bukankah seharusnya demikian memperjuangkan kepentingan nasional kita? Di mana pemimpin tangguh yang pernah dipunyai negeri ini saat rakyatnya gusar?

(Tulisan ini adalah opini pribadi)

1 Komentar (+add yours?)

  1. afit
    Jun 16, 2011 @ 15:53:49

    yaaa. paradigma realis dan liberal ibarat tangan kanan dan tangan kiri…. sepuluh jempol….. semoga pemimpin masa depan lebih tau diri… bukan atas nama kelimpok, atau pribadi dia berdiri, tapi atas nama MERAH PUTIH… dan pasal 33….

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • 154,100 Sentuhan
free counters
%d blogger menyukai ini: