Peristiwa Tiananmen Square Tragedy

Sebuah tragedi kemanusiaan terjadi di negeri China. Puluhan ribu mahasiswa yang menuntut demokratisasi di lapangan Tiananmen ditindak represif, sejumlah tank pasukan Tentara Merah menggilas mereka, ribuan mahasiswa tersungkur dan tewas berlumuran darah. Ribuan mahasiswa ditangkap dijebloskan ke penjara, ratusan lainnya hilang entah ke mana. Sampai sekarang para aktivis mahasiswa masih banyak yang berada di penjara, dan mereka yang berhasil melarikan diri terus memperjuangkan demokrasi di negeri itu.

Protes Lapangan Tiananmen 1989 (atau Insiden 6/4 atau Pembantaian Lapangan Tiananmen) adalah sebuah rangkaian demonstrasi yang dipimpin mahasiswa diadakan di Lapangan Tiananmen di Beijing, Republik Rakyat Cina, antara 15 April dan 4 Juni 1989. Protes ini ditujukan terhadap ketidakstabilan ekonomi dan korupsi politik yang kemudian merembet menjadi demonstrasi pro-demokrasi yang memang merupakan suatu yang belum lazim di Cina yang otoriter. Lebih dari 3.000 orang meninggal sebagai akibat tindakan dari pasukan bersenjata.

Mahasiswa memulai protes pada pertengahan April 1989, dipicu oleh kematian Hu Yaobang, sekretaris jenderal partai yang mengundurkan diri. Hu dipandang sebagai seorang yang berpikiran liberal dan dipaksa mengundurkan diri dari posisinya oleh Deng Xiaoping. Banyak orang, terutama kaum intelektual, menganggap ini sebagai sebuah perlakuan yang tidak adil.

Protes bermula dalam skala kecil, dalam bentuk peringatan terhadap Hu Yaobang dan meminta partai membaharui pandangan resmi mereka terhadap Hu. Protes ini berkembang setelah berita tentang konfrontasi antara mahasiswa dan polisi menyebar.

Pada pemakaman Hu, sekelompok besar mahasiswa berkumpul di lapangan Tiananmen dan meminta permohonan di atas, namun gagal, untuk bertemu Perdana Menteri Li Peng, yang dipandang luas sebagai saingan politik Hu. Oleh karena itu para pelajar mengadakan sebuah mogok di universitas di Beijing. Pada 26 April, seorang editor Harian Rakyat menuduh mahasiswa merencanakan kekacauan. Pernyataan ini membuat kemarahan para mahasiswa, dan pada 27 April sekitar 50.000 mahasiswa pergi ke jalan-jalan Beijing, tidak menghiraukan perintah bubar yang diumumkan oleh penguasa dan tetap menuntut pemerintah mencabut pernyataan.

Pada 4 Mei, sekitar 100.000 pelajar dan pekerja berparade di Beijing meminta pemerintah untuk reformasi media bebas dan sebuah dialog formal antara penguasa dan wakil pilihan mahasiswa. Pemerintah menolak dialog tersebut, hanya setuju untuk berbicara dengan anggota dari organisasi pelajar yang ditunjuk. Pada 13 Mei, banyak kelompok mahasiswa menempati lapangan Tiananmen dan memulai protes lapar, meminta pemerintah menarik tuduhan yang ditulis di Harian Rakyat dan memulai pembicaraan dengan wakil mahasiswa. Ratusan mahasiswa turut serta dalam protes lapar dan didukung oleh ratusan ribu mahasiswa yang memprotes dan juga penduduk Beijing yang berakhir selama seminggu.

Meskipun pemerintah mengumumkan Undang-undang Darurat pada 20 Mei, demonstrasi terus berlanjut. Setelah para pemimpin Komunis berunding keluarlah perintah untuk menggunakan kekuatan militer untuk memecahkan krisis itu, dan Zhao Ziyang ditendang dari kedudukannya sebagai pemimpin politik karena dianggap gagal dalam mencegah aksi militer. Lalu Partai Komunis memutuskan untuk menghentikan situasi itu sebelum berkembang lebih jauh. Tentara dan tank-tank dari Brigade 27 dan 28 dari Tentara Pembebasan Rakyat (人民解放軍) dikirim untuk mengendalikan kota. Pasukan-pasukan ini diserang oleh para buruh dan mahasiswa Cina di jalan-jalan kota Beijing dan kekerasan yang muncul sesudah itu mengakibatkan kematian di antara penduduk sipil dan militer. Pemerintah Cina mengakui bahwa beberapa ratus orang mati dalam insiden ini.

Angka-angka perkiraan korban sipil berbeda-beda: 400-800 (CIA), dan 2.600 (Palang Merah Cina). Para mahasiswa pengunjuk rasa mengklaim bahwa lebih dari 7.000 orang yang terbunuh. Setelah kekerasan ini, pemerintah melakukan penangkapan di mana-mana untuk menekan sisa-sisa pendukung gerakan itu. Pemerintah membatasi akses pers asing dan mengendalikan liputan atas kejadian-kejadian di pers daratan Cina. Penindasan terhadap protes Lapangan Tiananmen mengundang kecaman yang luas oleh Amerika Serikat dan pemerintah negara-negara Barat lainnya terhadap pemerintahan RRT.

Peristiwa Tiananmen yang terjadi pada 4 Juni 1989 adalah sejarah kelam pemerintahan komunis China setelah Revolusi Kebudayaan. Meskipun sudah 20 tahun, dosa sejarah ini sepertinya terus membayangi. Seminggu menjelang tanggal 4 Juni, pemerintah China sudah sibuk mengamankan lapangan Tiananmen, pasukan Tentara Merah dalam posisi siaga berjaga-jaga di sekitar lapangan itu. Siapa pun yang mempersoalkan kembali tragedi berdarah itu ditindak. Para wisatawan yang mengambil gambar juga dipaksa untuk menghapus dari kameranya. Seorang fotografer dari Assosiated Press sempat ditangkap ketika mengambil gambar di lokasi pembantaian mahasiswa itu.

Tindakan pengawasan terhadap para aktivis demokrasi lebih diperkeras dari tahun-tahun sebelumnya, dalam seminggu sejumlah aktivis yang gigih memperjuangkan agar tragedi Tiananmen diusut, ditangkap. Jiang Chanyong, seorang dokter yang pernah menulis surat mempersoalkan peristiwa Tiananmen, diciduk bersama istri dari kediamannya. Wang Guoqi, seorang dokter diamankan ke sebuah hotel di Kota Dalian, 450 kilometer dari Beijing. Demikian pula Zhang Chunzu, seorang aktivis buruh juga diamankan di Beijing.

Meskipun peringatan tragedi berdarah di Tiananmen tidak bisa dilangsungkan di China karena tekanan politik yang kuat, perayaan justru berlangsung di beberapa negara. Puluhan ribu orang di Hongkong mengikuti acara penyalaan lilin bersama di lapangan Victoria, Jumat (4/6) mengutuk tragedi Tiananmen. Begitu juga di Taiwan dan Amerika. Liu Junghuo, salah seorang mantan demonstran yang kini menetap di Washington, melakukan aksi keprihatinan di depan Kedutaan China sejak Kamis (3/6). Para aktivis demokrasi dari sejumlah negara Asia termasuk dari Indonesia yang tergabung dalam The Asian Federation Against Involuntary Disappearances (AFAD) juga merayakan tragedi itu di Filipina.

Pada saat yang sama, Amnesty International yang bermarkas di London juga menyerukan agar pemerintah China melakukan penyelidikan yang independen atas pembantaian berdarah terhadap aktivis prodemokrasi itu. Selain itu, mereka meminta pemerintah China membebaskan seluruh tahanan yang terkait dengan Tiananmen yang tidak mendapatkan pengadilan yang adil. Menurut Amnesty, ada sekitar 50 orang yang masih ditahan dan dipenjara di China. Sedangkan sikap AS melalui Kongres AS, mengeluarkan resolusi yang mengutuk tindakan brutal terhadap para mahasiswa di lapangan Tiananmen dan menuntut pemerintah China membebaskan para pemimpin prodemokrasi dari penjara.

Masih kerasnya reaksi penguasa China terhadap gerakan demokrasi, bagaimanapun menunjukkan komitmen “pemerintahan baru” di bawah Presiden Hu Jintao dan PM Wen Jiabao terhadap demokrasi. Seperti diketahui, pejabat yang terkait peristiwa 4 Juni kini tinggal Jiang Zemin dan Li Peng. Dua tokoh ini memang yang diuntungkan dengan insiden berdarah ini, minimal mereka telah berkuasa selama 10 tahun lebih, bahkan saat ini Jiang masih mengendalikan militer. Dasar kekuasaan mereka, semuanya dibangun lewat peristiwa ini. Karena itu, sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk merehabilitasi tragedi itu. Setelah Li Peng mundur, satu-satunya pejabat yang berhubungan dengan kasus ini tinggal Jiang. Dan jika “PR” ini masih menggantung, pasti sedang dipertahankan oleh Jiang.

Dengan demikian, peringatan peristiwa Tiananmen telah memusingkan pemerintah Hu Jintao dan Wen Jiabao. Di satu sisi, mereka ingin mengakomodir tuntutan gerakan prodemokrasi seperti rehabilitasi peristiwa 4 Juni, membersihkan pejabat-pejabat yang korup, penegakan HAM dan lain-lain. Di sisi lain, elite partai yang masih tunduk kepada Jiang Zemin berusaha mempertahankan status quo. Dalam kasus korupsi, mereka juga berusaha mengganjalnya karena akan menyeret Jiang yang banyak menyalahgunakan uang negara.

Suasana Kongres Nasional Rakyat China, awal Maret lalu yang adem ayem, tanpa perdebatan yang serius, tanpa mempersoalkan kasus-kasus pelanggaran HAM di dalam negeri, barangkali bisa dijadikan indikasi masih dominannya kubu Jiang Zemin. Kubu Hu Jintao dan Wen Jiabao masih belum mampu menghadapi tekanan kuat mereka. Hu sulit memperlihatkan sikapnya berkaitan dengan posisi Jiang yang tetap menjabat ketua Komisi Militer Pusat, suatu kekuasaan tertinggi di China yang membawahi 2,5 juta tentara, yang menjamin keberlanjutan pengaruhnya dalam pengambilan keputusan penting di pemerintahan.

Komentator politik senior Hongkong, Lin Heli mengatakan, bahwa suhu politik di Beijing saat ini masih sangat tegang, kekuasaan atas pemerintahan baru pimpinan Hu dan Wen masih sangat jauh dan belum kokoh, mereka saat ini tidak mungkin menyentuh peristiwa 4 Juni yang sensitif itu.

Ketidakmampuan Hu Jiantao dalam menghadapi kekuatan status quo juga tampak dalam kasus Falun Gong. Sejak 20 Juli 1999 sampai sekarang, penindasan terhadap Falun Gong masih berlangsung, lebih dari 950 orang tewas akibat penyiksaan oleh petugas Kantor 610. Meskipun Jiang Zemin dituntut di sejumlah pengadilan di mancanegara, serta dikecam oleh beberapa lembaga HAM internasional dan PBB, masalah ini belum mendapat perhatian serius di Zhong Nanhai —pusat pemerintahan China. Dengan demikian, demokrasi di negeri Tirai Bambu itu kelihatannya masih jauh dari yang diharapkan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • 154,274 Sentuhan
free counters
%d blogger menyukai ini: