Small Arms And Light Weapons

Latar Belakang

Pengawasan atau pengaturan kepemilikan dan penggunaan Small Arms and Light Weapons (SALW) menjadi hal yang mendesak karena jumlah korban yang tewas akibat SALW sangat besar jumlahnya. Sejak berakhirnya Perang Dingin, masalah SALW menjadi isu karena meningkatnya secara dramatis jumlah, durasi, dan kehancuran pada konflik lokal dan antar negara.

Secara umum, small arms meliputi beragam jenis alat pembunuh dari senjata genggam sampai MANPADS. Meskipun belum ada kesepakatan definisi, istilah small arms dipahami sebagai senjata api portable (dapat dibawa-bawa) dan amunisinya yang didesain untuk penggunaan individual oleh militer. Termasuk dalam hal ini adalah pistol; rifle dan carbine; senjata serbu; dan senjata mesin ringan. Definisi mengenai small arms terus menjadi diskusi guna mendapatkan pemahaman yang seragam.
Light weapons lebih berat dan lebih besar dari small arms dan dirancang untuk digunakan oleh sebuah tim kecil atau crew infantry. Termasuk dalam hal ini adalah man-portable firearms dan amunisinya; light artillery guns; roket; serta guided missile yang digunakan terhadap tank, pesawat atau fortification. Light weapons juga dapat meliputi senjata mesin berat (heavy machine-guns), pelontar granat (hand-held under-barrel and mounted grenade launcher), MANPADS, portable anti-tank dan rocket launcher systems, serta mortir di bawah kaliber 100 mm. Light weapons sangat banyak diproduksi, mudah disembunyikan, dan membutuhkan sedikit perawatan, atau pelatihan penggunaan.

Perkembangan

Berbeda dengan berbagai regime pengaturan perlucutan senjata dan non-proliferasi di bidang senjata pemusnah massal (weapons of mass-destruction/WMD – nuklir, biologi dan kimia), hingga saat ini tidak terdapat suatu pengaturan multilateral yang mengatur SALW maupun senjata konvensional lainnya secara komprehensif. Namun demikian seluruh Negara anggota PBB pada tahun 2001 telah berhasil mengesahkan suatu program aksi mengenai upaya untuk memerangi perdagangan gelap senjata ringan dan kaliber kecil (Program of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects/POA).

Sejak pencanangan program aksi tersebut, telah dilakukan empat kali Biennial Meeting of States (BMS) yaitu tahun 2002, 2004, 2008, dan 2010 serta Review Conference pada tahun 2006 untuk melihat implementasi dari negara-negara PBB. Pada pertemuan BMS-3 pada tahun 2008, berhasil dihasilkan suatu outcome document yang merupakan suatu kemajuan positif mengingat Review Conference tahun 2006 tidak berhasil menyetujui suatu dokumen akhir.

Isu mengemuka lain terkait SALW adalah adanya keberatan negara-negara tertentu terhadap pembatasan kepemilikan sipil atas senjata dan pelarangan transfer SALW kepada non-state actor. Sulitnya pengaturan SALW tidak terlepas dari bisnis senjata yang nilainya sangat besar dengan pengaruh lobby kepentingan bisnis senjata.

Posisi Indonesia

Indonesia berkepentingan akan suatu pengaturan yang dapat mencegah perdagangan gelap SALW. Panjangnya garis pantai, letak geografis, dan situasi potensi konflik lokal di beberapa tempat di tanah air menjadikan Indonesia sangat rentan terhadap kegiatan penyelundupan dan menjadi salah satu tempat tujuan dari perdagangan gelap SALW. Sebagai contoh nyata, umumnya senjata dan sebagian amunisi yang diperoleh pihak separatis di Indonesia adalah senjata selundupan.

Terkait dengan implementasi PoA, secara berkala Indonesia membuat laporan nasional berisi national point of contact, legislation and regulation, stockpile management, collection and disposal, implementation at regional level, serta challenges related to the implementation of the PoA, training and education.

Dalam hal kerjasama, Indonesia mendukung upaya-upaya penggalangan kerjasama antar-negara dalam pencegahan perdagangan gelap SALW dan peningkatan bantuan dalam rangka capacity building. Lebih lanjut, Indonesia mendukung upaya kerjasama internasional dalam memberantas perdagangan gelap SALW dan mendorong pembentukan mekanisme pada tingkat regional atau sub-regional, khususnya trans-border customs, kerjasama tukar informasi diantara institusi penegak hukum, perbatasan dan bea cukai.

Indonesia memiliki beberapa undang-undang yang mengatur kepemilikan, perizinan, dan pelarangan kepemilikan senjata api secara terpisah, misalnya UU No. 8 tahun 1948; UU No. 12 tahun 1951; UU No. 20 tahun 1960; serta UU No. 2 tahun 2002. Masing-masing Angkatan Bersenjata (AL/AU/AD) dan Polri telah memiliki standar baku dalam stockpile management.

Namun demikian, belum terdapat UU yang mengatur secara komprehensif mengenai aspek-aspek registrasi, marking and tracing, transfer, maupun brokering dalam pengadaannya. Oleh karena itu, perlu adanya suatu Undang-Undang mengenai SALW yang komprehensif, yang mengatur semua aspek terkait SALW seperti penyimpanan, registrasi, marking and tracing, brokering, dan transfer.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • 154,100 Sentuhan
free counters
%d blogger menyukai ini: