Neoliberalisme

Pada tahun 1980an, pandangan liberalisme berusaha di perbaharui dengan lahirnya neoliberalisme yang menyepakati asumsi neorealis bahwa negara-negara adalah aktor-aktor kunci dalam hubungan internasional, tetapi tetap mempertahankan pula pendapat bahwa non-state actor dan organisasi-organisasi internasional juga memiliki peran penting. Secara jelas memang dapat di sebutkan bahwa neoliberalisme merupakan ”keturunan” dari Liberalisme di mana neoliberalisme sendiri lebih dari sekedar teori. Neoiberalisme adalah paradigma atau kerangka konseptual yang memungkinkan untuk munculnya beragam versi dan interpretasi terhadap neoliberalisme.

Perkembangam neoliberalisme berjalan bersandingan dengan perkembangan teori-teori lain seperi neo realisme dan konstruktivisme. Oleh karena itu perdebatan antara neoliberalisme dan neorealisme sangan mewarnai bahkan mendominasi ”mainstream” hubungan internasional (neos debate) sejak kemunculannya di era 1980an.

Memang, perkembangan neoliberalisme sebagai pendekatan teoritis belum di dukung dengan sumber-sumber akademis yang cukup hingga pada awal 1980an, ketika sejumlah sarjana yang di sosiasikan dengan pemikiran neoliberal dengan meyakinkan mulai menerbeitkan karya-karya teoritis yang menjelaskan institusi dalam fenomena internasional, sebut saja karya dari tokoh seperti; Keohane 1983; 1984; 1989; Martin1992; Snidal 1985; Stein 1982..

Dari sudut pandang akademis neoliberalisme sering sekali di hubungkan atau di identifikasikan dengan neoliberal institusionalisme. Hal itu di sebabkan karena neoliberalisme begitu menaruh perhatian besar pada pertanyaan-pertanyaan penting mengenai institusi internasional mulai dari asal-usul (origin), bentuk, dan stabilitasnya. Namun jika dilihat dari sudut pandang penggunaan neoliberalisme pada dunia kebijakan maka akan neoliberalisme terlihat menjadi sesuatu yang lebih berbeda. Kebijakan luar negeri yang neoliberal seharusnya berisi, misalnya; promosi terhadap free trade, nilai-nilai demokrasi barat dan segala bentuk institusinya. Negara-negara barat yang bersepakat pada kampanye U.S. akan menjadi bagian dari perluasan komunitas demokratis dan institusi ekonomi yang di bentuk pasca perang dunia II dan tetap bertahan hingga hari ini merupakan bagian dari fondasi kekuatan politik dan ekonomi di era sekarang. Institusi-institusi separti ini jelas sangat di pengaruhi oleh pemikiran kaum neoliberalisme (juga neorealisme dalam perdebatannya dengan neo liberalisme).

Namun hal yang membuatnya menjadi sesuatu yang berbeda adalah catatan mengenai praktek penerapannya dalam kebijakan dimana kebijakan luar negeri yang disebut neoliberal cenderung tidak serta merta mengawinkan ide-ide ideal dari ”democratic peace”, perdagangan bebas dan open borders. Kepentingan nasional justru berada diatas moralitas dan idealisme universal. Bahkan bagi neorealisme, praktek kebijakan ini justru secara teoritis memperkuat kekhawatiran mereka karena lebih mengedepankan isu-isu kepentingan ekonomi di bandingkan geopolitik.

Ada perbedaan yang jelas antara neoliberalisme dengan neorealisme,walau pada kenyataannya—meminjam pendapat Keohane—bahwa neoliberalisme sebenarnya mengambil sebagian asumsi dari masing-masing baik liberalisme maupun realisme. Perbedaan diantara keduanya terletak isu yang menjadi fokus dimana neoliberalisme fokus pada isu-isu seperti kerjasama, institusi, ekonomi politik internasional dan baru-baru ini masuk juga isu-isu lingkungan sedangkan bagi kaum neorealis fokus merek terletak pada isu-isu keamanan militer dan perang di mana power dan kemampuan survival bagi negara dianggap sangat penting. Selain itu, bagi neoliberal institusionalis, pertanyaan utama yang harus mereka jawab adalah bagaimana mempromosikan dan mendorong kerjasama dalam sistem internasional yang anarki dan kompetitif. Sedangkan bagi kaum neorealis, penelitian utama mereka adalah bagaimana agar dapat survive dalam sistem yang ada seperti sekarang ini.

NeoLiberal Institutionalism

Seperti di sebutkan sebelumnya bahwa neoliberalisme lebih dari sekedar teori di mana neoliberalisme adalah paradigma dan kerangka konseptual yang memungkinkan adanya variasi atau beragam versi karena adanya keragaman interpretasi terhadap neoliberalisme itu sendiri. Hal ini sangat membantu ketika kita berusaha menjelaskan munculnya neoliberal institusionalisme sebagai “progeny” atau keturunan dari perdebatan kontemporer mengenai neoliberalisme. David Baldwin mengidentifikasi setidaknya ada empat jenis liberalisme yang mempengaruhi hubungan internasional, yaitu;
Commercial Liberalism: mengkampanyekan perdagangan bebas dan pasar bebas sebagai cara menciptakan kedamaian yang di dukung oleh institusi global serta Multinational Corporation.
Republican Liberalism: negara-negara demokratis yang lebih menghargai hak-hak warga negaranya dan cenderung tidak ingin mengambil kebijakan perang dengan sesama negara demokratis adalah pandangan yang di miliki oleh republican liberalism, di mana pendapat ini sering pula di sebut sebagai democratic peace theory.
Sociological Liberalism: memandang bahwa adanya interdependence dalam komunitas sebagai elemen yang sangat penting. Aktivitas-aktivitas transnasional yang banyak terjadi dimana sangat sulit bagi negara untuk mencegah terjadinya kerjasama dengan negara tetangganya. Pandangan ini dianggap muncul untuk menjawab proses globalisasi di tengah-tengah masyarakat serta tingginya kegiatan kerjasama transnasional.
Liberal Institutionalism or NeoLiberal Institutionalism: adalah perspektif yang menjadi fokus dalam tulisan ini di mana bagi banyak ilmuwan hubungan internasional telah banyak memberikan tantangan pada pemikiran-pemikiran realis dan neo realis.

Akar paling awal munculnya versi dari neoliberalisme ini (neoliberal institusionalisme) adalah dengan adanya para sarjana yang mengkaji dan terintegrasi pada tahun 1940an dan 1950an serta adanya “integration studies” pada tahun 1960an. Kajian ini menyarankan bahwa cara untuk menciptakan kedamaan dan kesejahteraan adalah dengan menciptakan wadah bagi negara-negara beserta sumber dayanya bahkan menyerahkan sebagian kedaulatan negara agar tercipta sebuah komunitas yang terintegrasi dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memecahkan masalah yang muncul pada tingkat regional.

Selanjutnya, proses terbentuknya Uni eropa yang di awali dari komunitas regional yang melakukan kerjasama multilateral dalam produksi batu bara dan baja hingga bertranformasi menjadi komunitas yang terintegrasi—utamanya dalam bidang ekonomi—yang menantang pandangan tradisional pemikiran realist dengan—argumentasi dua perang dunia—terhadap institusi dan kerjasama.

Pada peristiwa ini dengan berkaca pada kegagalan di PD II, maka betuk institusi kerjasama dan integrasi yang di bentuk lebih pragmatis dengan mengurangi tingkat “keidealisannya” seperti apa yang pernah ada pasca PD I.

Kaum neoliberal institusionalis memandang institusi sebagai mediator dan alat untuk menciptakan kerjasama diantara para aktor dalam sistem (sementara kaum neorealis melihat kompetisi dan konflik meminimalisir kemungkinan itu). Bahkan sekarang ini kaum neoliberal institusionalis sedang terfokus untuk menciptakan global governance dengan berusaha membentuk dan menciptakan mekanisme untuk melanggengkan sebuah institusi terkait dengan proses globalisasi yang sedang terjadi.

Core Assumption dari neo liberal Institutional antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:
Aktor
Negara merupakan unit sentral analisis.
Non state aktor merupakan sub ordinat dari aktor negara (ini merupakan kebalikan dari Liberalisme tahun 1970an).
Struktur
Anarki merupakan struktur dari sistem internasional. Hal ini dikarenakan negara yang merupakan unit sentral analisisnya saling berinteraksi dalam upayanya mendapatkan tujuannya masing-masing. Oleh karena itu maka pendistribusian power atau kapabilitas menjadi hal yang penting dalam struktur sistem.
Kerjasama masih dapat dimungkinkan terjadi melalui adanya suatu rezim internasional serta institusi internasional. Karena dengan adanya suatu rezim internasional, maka negara-negara industri dapat difasilitasi guna mencapai kepentingan mereka.
Proses

· Integrasi pada tingkatan regional serta global semakin meningkat. Hal ini dikarenakan perkembangan proses modernisasi yang kemudian menciptakan permasalahan bersama.

· Perkembangan masa depan dari Uni Eropa merupakan ujian yang paling penting bagi neo liberalisme. Karena melalui Uni Eropa, konsep neo liberal institutionalisme tentang pembentukan rezim internasional oleh negara-negara dalam mencapai kepentingan bersama dapat terlihat apakah berhasil atau tidak.
Motivasi

· Negara-negara akan bergabung dalam hubungan kerjasama bahkan jika negara lain memperoleh keuntungan yang lebih banyak dari interaksi tersebut.

· Absolute gains lebih penting dibandingkan relative gains. Negara fokus pada individual absolute gains serta tidak tertarik akan gain akan negara lain.

Complex Interdependence

untuk tiba pada pembahasan interdependensi kompleks (complex interdependence) dalam neoliberal institusionalisme maka dapat dilihat hubungan keduanya di kemukakan secara jelas oleh sarjana liberal institusionalis generasi ketiga, yaitu transnasionalisme dan complex interdependence yang di mulai pada tahun 1970an. Penteorisi pada kelompok ini menyajikan argumen bahwa dunia saat ini telah menjadi semakin pluralistik dengan pengertian bahwa aktor-aktor yang ada telah banyak terlibat kedalam interaksi internasional dimana diantara aktor satu sama lain menjadi saling ketergantungan (dependent) lebih dari sebelumnya. Complex interdependence mengasumsikan dunia pada saat ini kedalam empat karakteristik (core assumption), yaitu:
meningkatnya hubungan diantara negara dan non-state actor
agenda-agenda yang ada dalam hubungan internasional sudah tidak lagi di bedakan kedalam high and low politics
di kenalinya berbagai saluran interaksi diantara aktor lintas negara
menolak keampuhan kekuatan militer sebagai alat pemerintahan.

Di tambah dengan fenomena globalisasi yang tengah terjadi dewasa ini sebagai bentuk meningkatnya jumlah hubungan dan saluran interaksi serta meningkatnya interkonektivitas maka keadaan “complex interdependence” membuat sistem yang anarki dan kepentingan negara (self interested) yang ada tetap menyediakan ruang bagi kemungkinan adanya kerjasama, baik dalam bentuk institusi maupun rezim internasional. Hal ini di sebabkan kondisi dimana negara atau aktor non-negara akan sangat terpengaruh dengan keputusan yang diambil oleh pihak lain di tempat lain. Misalnya, kebijakan menaikan suku bunga perbankan di U.S. akan sangat mempengaruhi tingkat suku bunga di negara lainnya. Dari gambaran contoh itu terlihat bagaimana interdependensi yang terjadi di bentuk oleh “efek resiprokal” diantara negara dan aktor di negara-negara berbeda. Arus barang, orang dan jasa meningkat secara dramatis.
oleh : ardi fitra rahman

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • 154,100 Sentuhan
free counters
%d blogger menyukai ini: