Islam dan HAM

Perbedaan Pendekatan Antara Islam Dengan Barat Mengenai Isu HAM

Sebelum tampak nyata adanya polemik mengenai wacana HAM dan isu-isunya diantara komunitas-komunitas yang dianggap sebagai representasi dari peradaban-peradabannya masing-masing yang dalam tulisan ini akan di persempit menjadi Komunitas Barat dan Islam (karena memperhatikan adanya bentuk-bentuk peradaban dan kebudayaan lain yang cukup signifikan seperti konfusianisme-china dan Hindu-India), sebenarnya baik barat maupun Islam sangat memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Walaupun sering menjadi bulan-bulanan propaganda Barat dengan menuding konsep Islam sebagai prinsip yang melanggar HAM dimana Barat sering mengambil kasus poligami, radikalisme dan pemakaian burqa di negara-negara timur tengah sebagai simbol subordinasi wanita dalam dunia Islam, pada kenyataanya jika kita memperhatikan historical context dalam sejarah perkembangan Islam maka akan tercatat pada masa-masa awal peradaban Islam Muhammad SAW dan kaumnya telah berhasil membuat pencapaian luar biasa dalam wacana melindungi hak-hak dasar manusia dengan menyusun Piagam madinah.

Piagam madinah adalah sebuah konsep Briliant, sebagai mana di ungkapkan oleh Sayyid Muhammad Ma’ruf al Dawalini: ”yang paling menakjubkan dari tentang konstitusi madinah ialah dokumen itu memuat untuk pertama kalinya dalam sejarah, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah kenegaraan dan nilai-nilai kemanusiaan yang sebelumnya tidak pernah di kenal umat manusia”. Piagam Madinah merupakan cikal bakal konstitusi modern yang muncul jauh sebelum jean-Jacques Rousseau menulis risalah termasyurnya, the Social Contract . Dalam bukunya, Rousseau menulis bahwa dalam masa transisi dari masyarakat primitif menuju masyarakat modern, power individu yang awalnya diandalkan untuk manjaga eksistensi manusia sebagai entitas politik sudah tidak sanggup lagi melakukannya secara individual. Untuk dapat survive sebagai sebuah enititas politik maka manusia harus merubah modus operandi dalam menjaga eksistensinya. Terbatasnya power yang dimiliki individu manusia membuat mereka perlu menghimpun individu-individu sehingga tercipta kekuatan dan kapabilitas yang lebih besar serta memunculkan sistem yang stabil diantara mereka. Kestabilan ini hanya akan ada jika di tengah-tengah masyarakat di sepakati kontrak sosial yang melibatkan seluruh komponen entitas politik di dalamnya. Dan ternyata, Jauh sebelum risalah Rousseau, Nabi Muhammad Saw telah berhasil membangun komunitas Madinah atas dasar kontrak sosial piagam Madinah yang di sepakati oleh seluruh lapisan serta golongan masyarakat yang ada di dalamnya seperti Pagan, Muslim dan Yahudi.

Bentuk yang ditawarkan oleh Piagam Madinah menjadi lebih lengkap dengan di hormatinya hak-hak dasar manusia, bahkan bagi mereka yang bukan Muslim. Komunitas yang beragam dengan damai di persatukan dengan menjamin keamanan bagi seluruh golongan, termasuk non-muslim. Bahkan kaum Yahudi dan Pagan di beri kebebasan untuk dapat menjalankan perintah dan ajaran agamanya sehari-hari. Gambaran ini memperlihatkan bagaimana Islam memperhatikan hak azasi yang paling hakiki bagi manusia yaitu meyakini kepercayaannya masing-masing, jauh sebelum Amerika Serikat melepaskan konsep perbudakan dan pemisahan/diskriminasi rasial yang masih terjadi hingga pasca PD II serta samasekali berlawanan dengan Dark Ages (zaman kegelapan) yang pernah menaungi Eropa di mana ilmuwan-ilmuwan yang mengungkapkan fakta-fakta berlawanan dengan pendapat otoritas keagamaan Eropa saat itu seperti Copernicus, Galileo dan John Huss kemudian di hukum mati.

Piagam Madinah hanya mempunyai hak untuk mengatur hal-hal yang sifatnya mendesak, seperti perpajakan dan pertahanan. Piagam yang di buat pada awal abad ke 13 itu secara tersirat telah menghapus hukum uniter kecuali dalam hal-hal yang essensial dan menyangkut seluruh komponen warga negara. Diantara butir-butir perjanjian Piagam Madinah adalah sebagai berikut:
Bahwa kaum Yahudi hidup damai bersama-sama dengan kaum Muslimin; kedua belah pihak bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing.
Kaum Muslim dan kaum Yahudi wajib bertolong-tolongan, untuk melawan siapa saja yang memerangi mereka. Orang-orang Yahudi memikul tanggung jawab belanja sendiri, dan orang Islam memikul tanggung jawab sendiri
Kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib nasehat-menasehati, dan tolong-menolong dan melaksanakan kebajikan dan keutamaan.
Bahwa kota Madinah adalah kota suci yang wajib di hormati mereka yang terkait perjanjian itu.

Kalau terjadi perselisihan diantara kaum Yahudi dan kaum Muslimin, sekiranya di khawatirkan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka urusan itu hendaklah di serahkan kepada Allah dan Rasul.
Bahwa siapa saja yang tinggal di dalam atau diluar kota Madinah, wajib di perlindungi keamanan dirinya, kecuali orang-orang yang zalim dan bersalah, sebab Allah menjadi pelindung orang-orang yang baik.

Lalu apa yang membuat Barat dan Islam berpolemik dalam wacana Hak Azasi Manusia? Selain secara Historis, kultural dan konsep ideologi, Barat dan Islam selalu mengalami rivalitas, namun hal yang paling mendasari polemik yang terjadi adalah perbedaan pendekatan. Di Barat perhatian kepada hak-hak individu di dasarkan pada pandangan yang bersifat antroposentris dimana manusia merupakan ukuran dari segala sesuatu, baik pemikiran maupun perbuatan. sedangkan di dalam Islam pandangan tersebut bersifat theosentris; Tuhan adalah yang Maha Tinggi dan manusia ada di dunia hanya untuk mengabdi kepadaNya.

Sekilas memang pendekatan theosentris yang diajukan oleh agama Islam membuat penganutnya seperti tidak mempunyai hak-hak asasi dan kemerdekaan menurut pengertian dan praktek manusia modern. Sepertinya penganut agama Islam hanya memiliki tugas-tugas serta kewajiban-kewajiban dengan mematuhi segala bentuk hukum Tuhannya. Namun secara paradoks, di dalam tugas-tugas inilah terdapat hukum dan kewajiban untuk menghormati dan menghargai hak-hak dasar manusia lain, sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Seorang muslim yang konsekuen terhadap prinsip-prinsip Islam akan sangat menyadari bahwa walaupun ia dapat lolos dari hukum yang di buat oleh otoritas manusia ketika melanggar hak-hak manusia lainnya namun pada akhirnya ia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan pengadilan tuhannya. Dalam Al-Quran di sebutkan bahwa:

”Manusia telah diciptakan semata-mata untuk mengabdi kepada Allah”.

Dari ayat inilah kemudian seorang manusia memiliki obligasi atas penciptaannya untuk mengabdi kepada Allah. Kewajiban untuk menghormati hak-hak manusia lain sebagai bentuk pengabdian inilah yang kemudian menimbulkan segala bentuk hak-hak dasar manusia di muka bumi dalam konsepsi Islam. Hal tersebut berbeda dengan pendekatan HAM barat yang selalu menuntut pengakuan konsep HAM yang mereka ajukan dari otoritas-otritas manusia seperti negara, atau secara umum menuntut pengakuan konsep HAM yang mereka ajukan kepada manusia lain karena manusialah yang selalu menjadi tolak ukur segala sesuatu.

Lebih rinci lagi, hak-hak individual, keselamatan hidup, harta benda dan kemerdekaan hati nurani di jamin kepada golongan minoritas non-muslim yang di istilahkan sebagai dzimmi-dzimmi. Pada zaman Rasulullah dzimmi-dzimmi ini sangat di lindungi. Beliau mengatakan: ”setiap orang Muslim yang membunuh seorang Dzimmi tidak akan memperoleh kesempatan sedikit pun untuk membaui harum surga yang paling samar sekalipun. Lindungilah mereka karena mereka dzimmi-dzimmi ku”. Pesan ini kemudian kembali di ingatkan oleh khalifah ’Umar, ketika ia menanti ajal setelah di serang pembunuh-pembunuhnya: ”Kepada siapa saja yang akan menjadi khalifah setelah aku kusampaikan keinginan dan wasiatku—sesungguhnya dzimmi-dzimmi di lindungi oleh Allah dan Rasulullah. Hargailah perjanjian-perjanjian yang telah kita ikrarkan bersama mereka, dan jika perlu, berperanglah demi kepentingan mereka dan janganlah memberi mereka beban atau tanggung jawab yang tak terpikulkan oleh mereka”.

Bahkan stigma Islam yang di sebarkan dengan pedang benar-benar terbantahkan ketika kita merujuk pada petunjuk khalifah Abu Bakar—sebagai pemimpin tertinggi Islam pada saat itu–kepada pasukan yang berekspedisi ke syiria: ”Hendaklah kamu bersikap adil. Jangan patahkan keyakinan yang telah kamu ikrarkan. Jangan memenggal seseorang pun. Janganlah bunuh anak-anak, lelaki-lelaki dan perempuan-perempuan. Jangan rusakkan atau membakar pohon-pohon kurma, jangan menebang pohon-pohon yang menghasilkan buah-buahhan. Jangan bunuh domba-domba, ternak-ternak atau unta-unta, kecuali sekedar dimakan. Mungkin sekali secara kebetulan kamu akan bersua dengan orang-orang yang telah mengundurkan diri kedalam biara-biara, maka biarkanlah mereka dan kegiatan mereka dalam keadaan yang damai”.

Kelemahan dari pendekatan yang diajukan barat adalah, pada fitrahnya segala bentuk karya manusia selalu memiliki kekurangan. Berbeda dengan yang Islam sangat percaya atas kesempurnaan Hukum Tuhan di dalam Al-Quran dan As-sunnah. Konsep universalitas HAM yang mereka rancang sebagai manusia justru mencederai Hak-hak dasar manusia lain, karena generalisasi HAM yang mereka percaya tidak membuka adanya ruang-ruang perbedaan kultural yang pastinya akan memandang berbeda Hak-hak dasar manusia karena parbedaan jarum jam sejarah pengetahuan yang dimiliki masing-masing peradaban.

Perbedaan sikap antara manusia Barat dengan manusia Islam juga di picu oleh perbedaan falsafah hidup. Al-Quran membagi-bagi fungsi manusia menjadi dua, yaitu:
Kewajiban-kewajiban kepada Allah
Kewajiban-kewajiban kepada manusia

Untuk kategori yang pertama mencakup hubungan vertical antara manusia dengan tuhannya seperti sembahyang, pensucian fikiran dan jasmani secara rituil, puasa dan lain-lain. Sedangkan untuk kategori kedua, di dalamnya terdapat aspek sosial-kemasyarakatan yang mengatur hak-hak dan kewajiban manusia dalam berinteraksi sesamanya. Perlu di pahami bahwa baik pada kewajiban pertama maupun kewajiban kedua, keduanya di dasari pada kualitas kesadaran untuk mengarahkan segala bentuk perbuatan manusia kepada hal-hal yang baik—dalam Islam di sebut Niyyat—dengan mematuhi ketentuan sang pencipta sehingga pada akhirnya seorang manusia akan kembali pada penciptanya untuk mempertanggung jawabkan segala bentuk perbuatannya. Hal inilah yang membuat sekularitas dalam Islam begitu di tentang, karena bagi umatnya Islam bergerak secara paripurna dalam kehidupan manusia.

Pada perkembangan Isu HAM maka kita akan menemukan satu bentuk ”Deklarasi Hak Azasi Manusia” pada 10 November 1948. dalam deklarasi mengenai hak-hak manusia itu tidak terdapat satu artikel pun yang tampak baru jika di komparasikan dengan kepercayaan yang menundukan manusia di sisi Allah, yang menghapuskan segala perbedaan rasial, warna kulit dan silsilah keturunan dan prinsip yang menyerukan kepada ummat manusia untuk dapat hidup bersama sebagai umat-Nya sebagaimana tergambar pada ibadah haji.

oleh Haifa

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • 172,386 Sentuhan
free counters
%d blogger menyukai ini: